penggunaan lahan oleh masyarakat sekitar hutan

1. Lokasi Survey
Lokasi survey difokuskan di Desa Bintang Mengalih, Nanga Matu dan Kahingai yang secara administratif desa tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah.

2. Responden
Guna mengetahui penggunaan lahan di wilayah belantikan hulu maka diputuskan responden, yaitu Kepala Keluarga (KK) yang menetap terutama KK yang pekerjaan utamanya berladang.
Kepala keluarga (KK) menetap yang dimaksud adalah kepala keluarga dalam satu rumah tangga yang bermukim dan berusaha/bermata pencaharian menetap di suatu desa sehingga jumlah responden yang dipilih tidak berdasarkan data KK keseluruhan tetapi berdasarkan KK yang menetap hal ini dikondisikan karena banyak KK yang bekerja di luar desa.
Jumlah responden yang disurvey sebanyak 30% dari total KK di setiap desa. dari jumlah KK yang disurvey sebanyak 32 KK dari total 96 KK yang menetap.
Sumber : data monografi per-desa, Juni 2008 dan hasil observasi di lapangan
3. Teknis Pelaksanaan
Tahap awal yang dilakukan dalam melakukan survey penggunaan lahan oleh masyarakat di wilayah belantikan hulu dimulai dari survey awal (diskusi informal) dan observasi lapangan dengan maksud menggali informasi keadaan umum penggunaan lahan yang merupakan bahan/materi dalam pembuatan kuisioner.
Responden yang dipilih adalah kepala keluarga di suatu desa sebanyak 30 % dari total KK yang menetap dan pelaksanaan survey berlangsung sejak April s/d Juni 2008 dengan dibantu kader di tiap desa guna memudahkan pemilihan responden yang benar kepala keluarga (KK) peladang.

4. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisis data menggunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Seluruh pertanyaan tertutup diolah lewat SPSS, sedangkan sebagian besar pertanyaan terbuka diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Pengolahan dan analisis menggunakan statistik deskriptif.
5. Hasil Survey Penggunaan lahan
A. kegiatan berladang
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masyarakat yang berladang tiap tahunnya cukup besar yaitu sekitar 44 % dari responden mengerjakan ladang tiap tahun sedangkan yang berladang hanya 3 bidang[1] sekitar 31 % sedangkan sisanya hanya mengerjakan 1 hingga 2 bidang saja tiap tahun.
kondisi awal lahan yang dibuka untuk ladang, 75 % dari responden dalam pembukaan lahan memilih bekas ladang tahun sebelumnya, hanya 25 % responden memilih membuka kawasan hutan yang masih utuh/rimba sebagai lahan untuk berladang.
Penghitungan jarak lokasi ladang ke kampung (dalam satuan meter) tidak dilakukan dengan menanyakan langsung kepada responden, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan persepsi tentang jarak dan satuannya. Pertanyaan tentang jarak dilakukan lewat pertanyaan jangka waktu tempuh dan cara menempuhnya (jalan kaki, sampan dan perahu/ klotok). Penghitungan dilakukan dengan menggunakan asumsi - asumsi Berdasarkan asumsi kecepatan cara tempuh yang dipakai petani seperti pada tabel 002 tersebut di atas maka diketahui bahwa sebaran data jarak ladang pada tiap desa sangat variatif Karena karakteristik topografi. Setiap petani rata-rata memiliki lebih dari satu lokasi bekas ladang maka jarak dibagi menjadi dua yaitu ladang terdekat dan ladang terjauh. Jarak terdekat dari kampung 335 meter sampai 2 km di desa Nanga Matu dan di desa Kahingai jarak terdekat dari kampung 495 meter sampai 4 km sedangkan di Desa Bintang Mengalih jarak terdekat dari kampung 330 meter sampai 6 km.
Dari hasil survey awal guna mengetahui luasan bekas ladang, apabila ditanya tentang luas dalam satuan hektar data yang didapat tidak valid tetapi ketika ditanya jumlah benih yang ditanam responden lebih mudah menjawab. Dari hasil penelitian pada 8 (delapan) bidang bekas ladang di Desa Nanga Matu, didapati konstanta satuan untuk mengetahui luas lahan dapat diperkirakan dari banyaknya bibit yang ditanam dimana jumlah bibit sebanyak 1 kula [2] dapat ditanam pada lahan seluas 425 M2
Rata – rata jumlah benih padi yang ditanam pada ladang, 34 % responden menanam sebanyak sekitar 20 kula maka luas satu bidang ladang diperkirakan 0,8 Ha, sedang 31 % menanam sekitar 30 kula dengan luas satu bidang ladang 1,2 Ha dan 28 % menanam sekitar 40 kula dengan luas satu bidang ladang 1,7 Ha jadi rata - rata kemampuan membuka lahan untuk berladang seluas 1,2 Ha.
Konflik atau sangketa lahan yang digarap untuk ladang masih rendah dimana hanya 16 % responden menyatakan pernah wilayah mereka pernah terjadi konflik dan konflik ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pemicu adanya sangketa lahan pada umumnya adalah lahan yang akan digarap untuk berladang tersebut bekas ladang orang lain walau kondisinya sudah menjadi hutan.
Jenis tanaman produktif yang ditanam pada bekas ladang, 81 % menjawab menanam jenis tanaman buah-buahan sedangkan tanaman lainnya yang juga ditanam yaitu karet dan rotan sebesar 12 %, hanya 6 % lahan bekas ladang yang tidak ditanam jenis tanaman produktif. Jenis buah-buahan yang ditanam pada lahan bekas ladang antara lain : durian , duku, rambutan dan jenis asam - asaman.
B. Kebun Rotan
Dari seluruh desa yang disurvey terdapat 88% kepala keluarga memiliki kebun rotan. Jumlah kebun rotan yang dimiliki setiap kepala keluarga berkisar antara satu sampai dengan 9 bidang. Walaupun demikian lebih dari 28 % kepala keluarga memiliki kebun rotan satu bidang sedangkan kebun rotan yang dimiliki lebih dari 5 bidang hanya 9 %.
Asumsi kecepatan cara tempuh yang dipakai petani seperti pada tabel 002 tersebut di atas maka diketahui bahwa sebaran data jarak kebun rotan di setiap desa sangat variatif. Untuk Desa Nanga Matu jarak dari kampung - kebun rotan dari 330 meter sampai dengan 1,6 km sedangkan untuk Desa Kahingai 825 meter sampai dengan 4 km sedangkan di Desa Bintang Mengalih dari 335 meter sampai dengan 7,5 km.
Kebun-kebun rotan yang ada kebanyakan didapatkan dengan cara, yaitu: 82 % menjawab warisan dari orang tua sedangkan sisanya didapati dari hasil tanam sendiri dan dibeli.
Cara perolehan kebun rotan yakni dari warisan masih cukup tinggi, dimana hal ini ada kecendrungan penanaman rotan sudah tidak dilakukan lagi dalam 5 (lima) tahun terakhir dikarenakan keadaan harga rotan saat ini yang lebih rendah dibandingkan dengan komoditas lain (misalnya: karet)

C. Kebun Karet
Dari seluruh desa yang disurvey, hanya 47 % kepala keluarga yang memiliki kebun karet sedangkan yang tidak memiliki kebun karet lebih besar yakni 53 %. Jumlah kebun karet yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga, 93 % responden hanya memiliki satu bidang kebun karet dan hanya 7 % yang memiliki 2 bidang kebun.
Kebun karet yang dimiliki pada umumnya masih berumur 1-2 tahun dan trend penanaman karet ini dimulai dalam 2 (dua) tahun terakhir (2007/2008)dan kondisi awal lahan kebun karet, semua ditanam pada lahan bekas ladang.
Kebun-kebun karet yang ada kesemuanya didapatkan dengan cara menanam sendiri.

D. Hutan adat
Dari 3 desa yang disurvey, setiap desa memiliki kawasan/hutan yang dikeramatkan yang berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan. Adapun keberadaan hutan adat yang dimaksud sebagian besar kawasan perbukitan ( Bukit Mangkula, Bukit Maba dan perbukitan pada bagian hulu Sungai) , sopanan (kawasan perburuan satwa) serta kawasan yang juga dianggap penting adalah kebun buah-buahan warisan generasi tua kampung.
Sebagian besar responden yakni 81 % memanfaatkan keberadaan hutan adat untuk kegiatan yang berhubungan dengan ritual hajatan/nazar sedangkan yang lainnya pemanfaatannya berhubungan dengan ritual keagamaan dan berhubungan dengan pengobatan.
Semua responden menjawab bahwa Kondisi hutan adat yang ada masih terjaga walau masih belum ada pengelolaan dari kelembagaan adat dan belum adanya pengakuan dari pemerintah mengenai status kawasan.
[1] bidang adalah satuan banyaknya lahan untuk kegiatan berladang atau jumlah persil ladang yang dimiliki
[2] Kula : satuan jumlah benih dimana 20 kula = 1 kambut atau sekitar 20 Kg

Baca Selengkapnya......

pengaruh perubahan iklim bagi peladang

Berladang bagi masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada Wilayah Belantikan Hulu Kec Belantikan Raya Kab Lamandau. Hasil panen padi dari kegiatan berladang dapat memenuhi kebutuhan pangan selama setahun bahkan lebih tetapi banyak juga petani yang gagal panen ”pada musim tanam tahun 2005 hampir semua petani di Desa Nanga Matu gagal panen” seperti yang dirasakan oleh Sijono,26, warga Desa Nanga Matu. ”Benih yang ditanam 20 kula (± 12 kg) dan hasil yang didapat hanya 60 kula (± 36 kg) gabah kering”.
Salah satu faktor penyebab gagal panen ini menurut Pa Maju yang sudah 10 tahun terakhir rutin berladang tiap tahunnya ”sejak 1991 cuaca sudah tidak teratur dimana musim berladang sering berubah” sehingga kalender musim berladang sering berubah dari kondisi tahun sebelumnya dan juga iklim sulit diperkirakan ”cuaca sudah tidak teratur contohnya selesai melakukan tebas tebang hari hujan berkepanjangan dan pada musim menanam hari panas juga ketika padi mulai berbunga hari panas)”.
Pengaruh perubahan iklim terhadap hasil panen sudah mulai dirasakan, di wilayah belantikan hulu yang seharusnya memasuki musim penghujan pada awal januari hingga pertengahan pebruari 2008, justru sebaliknya intensitas curah hujan rendah dan matahari bersinar dengan teriknya ”biasannya pada bulan januari memasuki musim hujan tetapi sekarang sepertinya memasuki musim kemarau” kondisi ini yang dikhwatirkan Pa Tariyom yang juga membuka ladang pada musim tanam tahun ini ”padi mulai berbunga membutuhkan air hujan apabila tidak hujan maka padi tidak akan berisi dan sayuran yang ditanam di ladang juga akan mati”.
Kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam melihat tanda atau gejala alam untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai aktivitas berladang sepertinya sudah mulai tidak ampuh lagi dimana kondisi iklim sulit diprediksi. Penomena perubahan iklim ini tidak hanya dirasakan oleh peladang di wilayah belantikan hulu tetapi juga seluruh petani di Indonesia pada khususnya.
Terjadinya perubahan iklim merupakan salah satu dampak yang diakibatkan karena adanya pemanasan global sedangkan faktor penyebab terjadinya pemanasan global yaitu bertambahnya konsentrasi gas Karbon dioksida (CO2), Chloro Fluoro Carbon (CFCs) di udara yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca dan ini juga akibat dari tindakan manusia terutama dari kegiatan industri atau kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, gas alam dan penggundulan hutan serta pembakaran hutan.
Mengingat peran dari tumbuhan atau pepohonan dalam menyerap Karbon dioksida (CO2) di udara maka salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mengurangi dampak dari pemanasan global diantaranya dengan mempertahankan keberadaan hutan dan mencari alternativ pembukaan lahan selain dengan cara dibakar dan tanggung jawab ini tidak hanya bagi masyarakat yang berada di pinggiran hutan tetapi juga tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, pihak swasta, akademisi, LSM serta masyarakat pada umumnya.(dipublikasi pada buletin sumpitan edisi 19)

Baca Selengkapnya......

areal konsesi di wilayah kelola rakyat atau wilayah kelola rakyat di wilayah konsesi di belantikan hulu

Secara administratif Kecamatan Belantikan Raya terdiri dari 12 desa dan masuk dalam Kabupaten Lamandau yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah.Aksessibilitas masyarakat ke daerah lain masih mengandalkan sarana transportasi sungai yang harus melewati beberapa jeram besar dan alternative transportasi lainnya yaitu dengan melintasi jalan HPH yang masih beroperasi. Sebagian besar desa-desa di Kecamatan Belantikan Raya berada di pinggiran sungai belantikan yang pada bagian hulu sungai terdapat jajaran Pegunungan Schwaner dengan kondisi topografi berbukit dengan jajaran pegunungan yang kelerangannya curam merupakan salah satu ekosistem hutan hujan tropis (tropical rain forest) yang mempunyai peranan penting sebagai daerah tangkapan air (water cathments area) atau sebagai pengaturan siklus hidrologi. Potensi SDA di kawasan belantikan hulu selain potensi kayu dan keanekaragaman hayatinya juga terdapat potensi hasil tambang diantaranya biji besi.Berdasarkan Perda No.08 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Kalimantan Tengah, pada wilayah Belantikan peruntukan kawasannya terdiri dari Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya(KPPL), hutan produksi(HP), hutan produksi terbatas(HPT), hutan lindung(HL), kawasan pengembangan produksi (KPP) sedangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang berada di wilayah belantikan hulu, tingkat ketergantungan akan hutan dan ekosistemnya masih tinggi terutama sebagai alternative sumber matapencahrian guna pemenuhan kebutuhan sehari – hari seperti kegiatan berladang, berburu, pemanenan rotan, menangkap ikan, penebangan kayu (terutama sebagai bahan bangunan) serta pemanfaatan beberapa hasil hutan non kayu (buah-buahan hutan, rempah hutan, tanaman obat,lebah madu dll) sedangkan secara legalitas formal kawasan dan ijin pemanfaatan kawasan serta pemanfaatan sumber daya hutan lainnya belum dimiliki oleh masyarakat sehingga muncul pertanyaan sejauh manakah hak masyarakat di sekitar hutan terlibat dalam pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya hutan..??Pemanfaatan ruang dan sumber daya hutan oleh masyarakat di kawasan belantikan hulu al : kawasan pemukimanðsebagian besar sebaran desa dan kawasan pemukiman penduduk berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) BelantikanKawasan pemukiman di desa-desa yang berada di bagian hulu sungai belantikan diantaranya desa bintang mengalih, petarikan, nanga matu, kahingai. kegiatan berladang dan perkebunanðpemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sebagian besar diperoleh dari aktivitas berladang dimana sistem berladang yang diterapkan selama ini yaitu dengan membuka kawasan hutan atau menggarap kembali lahan bekas ladang beberapa tahun sebelumnya.Pemanfaatan lahan bekas ladang setelah selesai musim panen padi pada umumnya ditanami dengan jenis tanaman diantaranya rotan sega/taman (Calamus caesius) dan buah-buahan seperti : durian, duku, cempedak,rambutanPenanaman rotan dan buah-buahan pada lahan bekas ladang dimaksud guna menandakan kepemilikan lahan (land maker) serta penanaman jenis tanaman produktif pemenuhan kebutuhan kayuðguna memenuhi kebutuhan kayu sebagai bahan bangunan, pembuatan perahu/kapal maupun untuk keperluan lainnya guna menunjang sumber matapencahrian masyarakat, pemanenan kayu tetap berlangsung hingga sekarang kawasan perburuan satwadengan adanya sopanan/sepan (saltlick) di wilayah belantikan hulu yang biasanya pada saat tertentu didatangi beberapa satwa seperti :banteng, rusa, kijang, kancil, babi, jenis burung, ayam hutan dll.sehingga pada kawasan di sekitar sepan inilah bagi masyarakat setempat dijadikan sebagai kawasan perburuan satwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayuðpotensi sumber daya hutan di wilayah belantikan hulu selain kayu juga terdapat hasil hutan bukan kayu (non timber forest product/NTFP) yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternative matapencahrian diantaranya : gaharu (Aquilaria malacensis), getah rotan jerenang (dragon blood), lebah madu. pemanfaatan sumber dayað alam lainnyadisamping sumber daya hutan berupa kayu dan non kayu, potensi lainnya yang juga dimanfaati oleh masyarakat yaitu ikan air tawar, mata air sebagai sumber air bersih warga, rempah – rempah hutan, tanaman obat, rotan hutan, buah-buahan hutanDengan melihat aktivitas dimasyarakat yang berada sekitar hutan tentang pemanfaatan ruang dan sumber daya hutan sedangkan pada kawasan tersebut juga sudah dibuat perencanaan tata ruang suatu wilayah oleh pemerintah, maka idealnya pemanfaatan ruang ini harus dipaduserasikan (overlay) dengan fakta di lapangan.Pemanfaatan ruang/kewilayahan dan juga sumber daya alam oleh masyarakat dalam suatu kawasan terutama di luar kawasan pemukiman masih belum terpetakan secara jelas dan masih ”belum terbukanya” ruang partisifasi masyarakat terlibat dalam memberikan masukan proses penyusunan perencanaan suatu wilayah dimana hal ini berdampak dapat menciptakan konflik nantinya. Dapat dibayangkan apabila ketidak tahuan masyarakat akan rencana pembangunan suatu wilayah yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagai contoh suatu kawasan dengan luasan tertentu misalnya direncanakan sebagai areal konsesi HPH atau areal pertambangan sedangkan kawasan tersebut juga terdapat kebun rotan, hutan adat, kebun buah, lokasi untuk ladang, sopananan/sepan dan juga areal tersebut juga merupakan wilayah berburu serta wilayah untuk pengumpulan hasil hutan bukan kayu. dari kondisi ini terlihat kedua belah pihak (pemegang konsesi) maupun masyarakat disekitar hutan sangat berkepentingan dengan kawasan tersebut.Sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam pada masa yang akan datang atau sudah mulai terjadi maka berbagai pihak harus mendukung upaya pembangunan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar hutan dimana sudah saatnya masyarakat juga dilibatkan sebagai bagian dari multipihak (stakeholder) dalam pengelolaan SDA dan sumber daya hutan serta menjadi suatu tantangan bagi masyarakat dengan kearifan lokalnya guna menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya hutan kalimantan yang tersisa (dipublikasi pada buletin sumpitan edisi 17).

Baca Selengkapnya......